Hak Asasi Insan Selaku Personal | Menyebarkan Isu Untuk Bersama

A.  Implementasi HAM sebagai individu

Hak-hak asasi langsung atau “personal right” , yangmeliputi keleluasaan menyatakan rekomendasi , keleluasaan memeluk agama , kebebasanbergerak , dan sebagainya. Hak perorangan disinimenyangkut pertama-tama yakni hak yang dimiliki individu-individu terhadapNegara. Negara dilarang menyingkir dari atau mengusik individu dalammewujudkan hak-hak yang ia milki. Hak-hak individu kepada negara selaku mana tercerminkeseluruhan dalam hak-hak asasi insan yang sudah diumumkan secara resmi dalamPernyataan Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 diIstana Chaillot , Paris , ialah citra cerah untuk terselenggaranya jaminanperlindungan bagi hak-hak warganegara yang diakui negara. Berarti , menjadikewajiban Pemerintah atau negara aturan untuk mengendalikan dan menjabarkan lebihlanjut pelaksanaan hak-hak tersebut , mengendalikan pembatas-pembatasannya untukkepentingan biasa , bangsa dan negara. Bahkan untuk menghormati dan melindungihak-hak insan itu , negara bertugas mempertahankan ketertiban masyarakat. Denganmenghormati hak asasi insan , setiap warga negara berhak memanfaatkan hak-hakitu yang dengan sendirinya mereka akan berjuang bagi kebahagiaan dan kemakmuranmasing-masing , yang pada gilirannya diperlukan kesejahteraan itu akan dikenyamsemua warga penduduk dalam negara itu.

Hakpersonal , yakni hak yang melindungi abjad dasar manusia. Hak asasi langsung /personal Right seperti:

1.     Hak keleluasaan untuk bergerak , bepergiandan berpindah-pndah tempat.

2.     Hak keleluasaan mengeluarkan ataumenyatakan pendapat.

3.     Hak keleluasaan memutuskan dan aktif diorganisasi atau perkumpulan.

4.     Hak keleluasaan untuk memutuskan , memeluk ,dan melakukan agama dan keyakinan yang diyakini masing-masing.

B.  ImplementasiHAMdalam Bidang Hukum

HAMdibidang aturan ialah hak-hak asasi untuk mendapat perlakuan yang samadalam aturan dan pemerintahan atau “right of legalequality”. Selain itu jugamerupakan hak asasi untuk mendapat perlakuan tata-cara peradilan danperlindungan atau “procedural right”. Misalnya: peraturan dalam hal penahanan ,penangkapan , penggeledahan , peradilan , dan sebagainya.

Secaraumum hakekat dari aturan itu sendiri yakni rangkaian ketentuan-ketentuan yangmengatur kekerabatan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan dalampengertian khusus yang dimaksudkan yakni aturan negara , yang merupakanrangkaian ketetapan-ketetapan dan undang-undang negara yang bersifat mengikat.Artinya , bersifat paripaksayang mewajibkan setiap orang untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan itu.Sifat paripaksa aturan itu mempunyai arti bahwa barangsiapa yang tidak menepati hukumtersebut , ia akan mendapat hukuman.

Dalamperkembangannya , sifat aturan selaku sebuah norma berlaku secara umum. Sesuaidengan kehendak Tuhan , selaras dengan kebijaksanaan daya dan nalar fikiran insan yangsehat serta harmonis dengan kebijaksanaan daya dan nalar fikiran insan yang sehat sertaserasi dengan nilai keadilan dan kebenaran. Tindakan dari negara terhadapwarganegaranya mesti dibatasi oleh aturan (the rule of low). Pelanggaranterhadap hak-hak perorangan cuma sanggup dibenarkan bilamana diperkenankan olehhukum yang berlaku dan sudah ada lebih dahulu.

Hakasasihukum / Legal Equality Rightseperti:

1.      Hakmendapatkan perlakuan yang serupa dalam aturan dan pemerintahan.

2.      Hakuntuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS.

3.      Hakmendapat layanan dan derma hukum

C.      ImplementasiHAMdalam Bidang Politik

PengertianHak-hak Politik

Hak-hak politik yakni hak-hak yang diperolehseseorang dalam kapasitasnya selaku seorang anggota organisasi politik ,seperti hak memutuskan dan diseleksi , mencalonkan diri dan memegang jabatan umumdalam negara. Hak politik juga sanggup didevinisikan selaku ha-hak dimanaindividu sanggup memberi andil , lewat hak tersebut , dalam mengolamasalah-masalah negara atau pemerintahnya.

Hak politik pada hakikatnya memiliki sifatmelindungi individu dari penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karenaitu , dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu dikelola melaluiperundang-undangan , agar campurtangannya dalam kehidupan warga penduduk tidakmelampaui batas-batas tertentu.

Macam-macam Hak Politik

Dalampiagam HAM ditetapkan secara rinci beberapa hak politik selaku berikut:

-         Hak untuk memiliki dan menyatakanpendapat tanpa mengalami gangguan (pasal 19)

-         Hak atas keleluasaan berkumpul danberserikat secara damai ( pasal 20 ayat 1 )

-         Hak untuk ikut serta dalam pemerintahannegara ( pasal 21 ayat 1 )

-         Hak untuk ikut serta dalam pemilu yangdilakukan secara periode , serempak masuk akal , bebas dan belakang layar ( pasal 21 ayat 3 )dll.

Menurutpiagam PBB dan perjanjian hak-hak sipil dan politik serta devinisi hak politikdapat di klasifikasikan manjadi tujuh macam hak politik , yakni :

1. Hak untuk memiliki dan menyatakan rekomendasi dengan tenang
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul
3. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara
4. Hak untuk ikut serta dalam pemilu
5. Hak keleluasaan memutuskan status politik
6. Hak untuk memutuskan dan dipilih
7. Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan biasa dalam negara.

:

HAM selaku personal
Pembagian bidang jenis dan macam HAM
Pengertian HAM dan KAM
Sumber dan Nilai HAM
Asas - asas HAM
Contoh HAM dan KAM
Tujuan Pendidikan HAM di SD